Kontruksi Teori-Teori Dalam Perspektif ”Kajian Budaya Dan Media”

Jumat, 26 April 2013

Kontruksi Teori-Teori Dalam Perspektif ”Kajian Budaya Dan Media”

S. Arifianto

Pendahuluan

Kajian budaya dan media (cultural studies and media) sering disebut sebagai wilayah kajian multi-disiplin. Artinya kajian yang dimaksud lebih mengakar pada lintas disiplin ilmu humaniora. Kajian tersebut merupakan sebuah fenomena pascamodern dalam dunia akademis tentang mengaburnya batas-batas antar-disiplin ilmu.Jika dilihat dari sudut pandang nominalis disiplin’sebenarnya konsep ini hanyalah merupakan istilah untuk melegitimasi metode dan teori-teori dalam kajian yang bersangkutan.Kajian ini lebih melihat berbagai persoalan media dari perspektif budaya. Tetapi yang sering luput dalam perbincangan tentang lintas-disiplin dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora bahwa gagasan lintas-disiplin dalam kajian budaya dan media itu sendiri masih juga melibatkan gagasan tentang perlintasan antara teori dengan tindakan. Inilah persoalan pokok yang di anggap mampu membedakan antara kajian budaya dan media dengan displin lainnya.

Relasi kajian budaya dan media dengan kekuasaan dan politik, dengan keinginan akan perubahan lebih banyak merepresentasikan kondisi kelompok-kelompok sosial masyarakat yang terpinggirkan. Terutama kelompok kelas, gender dan ras (tapi juga kelompok usia, kecacatan, kebangsaan, dsb) pada kultur tertentu. Kajian budaya dan media (cultural studies and media) merupakan sebuah bangunan teori yang dihasilkan para pemikir yang menganggap produksi pengetahuan teoritis sebagai suatu praktik politis. Pada konstelasi ini pengetahuan tidak pernah dipandang sebagai sebuah fenomena yang bersifat netral atau objektif. Setiap fenomena senantiasa di lihat sebagai persoalan posisional, yaitu persoalan dari mana, kepada siapa dan dengan tujuan apa seseorang bicara.

Ciri kajian budaya dan media yang di anggap menonjol, di antaranya persoalan diskursif yang selalu mengedepan di lingkungan masyarakat kontemporer. Apa yang dimaksud dengan kajian budaya dan media adalah sebuah medan nyata di mana praktik dan representasi ”media” selalu di lihat dari sudut pandang perspektif budaya popular. Budaya itu sendiri merupakan bentukbentuk kontradiktif akal sehat yang sudah mengakar pada dan ikut membentuk kehidupan sehari-hari (Hall, 1996: 439). Budaya berkaitan dengan makna-makna sosial, yaitu beragam cara yang lazim di gunakan untuk memahami dunia. Meski demikian, maknamakna sosial itu tidak dengan sendirinya berada di luar konteksnya. Melainkan maknamakna itu muncul lewat tanda,maupun petanda dalam bahasa.

Dalam kajian budaya dan media selalu berargumen bahwa bahasa bukan sebuah medium yang netral tempat dibentuknya makna yang bersifat objektif dan independen. Bahasa justru terlibat dalam pembentukan makna dan pengetahuan tersebut. Bahasa memberi makna pada objek-objek material dan praktik-praktik sosial yang dibuat menjadi tampak. Dari bahasa tersebut bisa kita pahami berbagai istilah-istilah dan simbol symbol lainnya guna mereproduksi makna makna.

Proses-proses produksi makna ini disebut praktik-praktik penandaan (signifying practices), mempelajari kajian budaya dan media sama halnya dengan meneliti bagaimana makna diproduksi secara simbolik dalam bahasa sebagai ‘sistem penandaan’ dalam budaya popular. Media sebagai sebuah industri budaya modern yang di dalamnya mengandung makna komodifikasi ekonomi komersial sudah memenuhi katagori sebagai budaya popular pada lazimnya. Sebagai budaya popular, yang mendapat perhatian lebih dalam kajian budaya dan media, maka ”media” merupakan salah satu medan di mana budaya popular itu terbentuk. Untuk memahami kekuasaan dan kesadaran terbentuknya budaya media, ada dua konsep yang sering digunakan dalam teksteks kajian budaya dan media. Kedua konsep yang sudah sering di gunakan itu adalah konsep ideologi dan hegemoni. Konsep ideologi lebih cenderung bertautan dengan petapeta makna yang berpretensi mengandung nilai kebenaran yang bersifat universal.

Sebenarnya konsep ini lebih merupakan pengertian-pengertian yang spesifik yang menopengi atau melanggengkan kekuasaan. Misalnya, ”konstrusi berita media televise yang bermakna menjelaskan dunia dalam kerangka bangsa-bangsa, dan dianggap sebagai objek secara ‘alami’, dengan mengaburkan pembagian-pembagian kelas dalam formasi sosial dan ketidak alamian kebangsaan (Barker, 2000: 10). Representasi gender dalam iklan yang menggambarkan perempuan sebagai tubuh-tubuh seksi. Mereduksi perempuan kedalam kategori-kategori itu, bermakna merampok mereka dari tempatnya sebagai manusia dan warga negara. Proses pembuatan, memperta hankan dan reproduksi makna dan praktik-praktik kekuasaan seperti itu disebut sebagai hegemoni. Hegemoni berkait dengan suatu situasi dimana ‘blok historis’ suatu kelompok yang berkuasa mendapatkan kewenangan dan kepemimpinan atas kelompok-kelompok subordinat dengan cara merebut dan memenangkan kesadaran di antara subordinat tersebut.

Teori Kajian Budaya dan Media

Ada sejumlah besar karya dalam kajian budaya dan media yang teoretis dan tidak empiris. Teori dipahami sebagai narasi yang bertujuan memilah-milah dan menguraikan ciri-ciri umum yang mendeskripsikan, mendefinisikan dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terus-menerus muncul. Teori tidak bisa memotret dunia realitas secara akurat,teori hanyalah sebuah alat, instrumen atau logika untuk mengatasi dunia realitas melalui mekanisme deskripsi, definisi, prediksi dan kontrol.

Konstruksi teori adalah usaha diskursif yang sadar-diri (self-reflexive) yang bertujuan menafsirkan dan mengintervensi dunia realitas. Konstruksi teori melibatkan pengkajian konsep dan argumen-argumen, seringkali juga pendefinisian-ulang dan mengkritik hasil kerja sebelumnya, untuk mencari alat-alat baru yang digunakan untuk berpikir/memahami dunia realitas. Hal ini mendapat tempat yang tinggi dalam kajian budaya dan media. Pengkajian teoretis bisa dianggap sebagai peta-peta kultural yang menjadi panduan kita. Kajian budaya dan media menolak klaim para empirisis bahwa pengetahuan hanyalah masalah mengumpulkan fakta yang digunakan untuk mendeduksi atau menguji teori. Teori dipandang sudah selalu implisit dalam penelitian empiris melalui pemilihan topik, fokus riset dan konsep-konsep yang dipakai untuk mendiskusikan dan menafsirkannya. Dengan kata lain, ‘fakta’ tidaklah netral dan tidak ada tumpukan ‘fakta’ yang bisa menghasilkan kisah tentang hidup kita tanpa teori.

Bahkan, teori adalah kisah tentang kemanusiaan yang punya implikasi untuk tindakan dan penilaian-penilaian tentang konsekuensi. Kajian budaya dan media ingin memainkan peran demistifikasi, untuk menunjukkan karakter terkonstruksi teks-teks kebudayaan yang terkomodifikasi media dan berbagai mitos dan ideologi yang tertanam di dalamnya. Hal tersebut di harapan bisa melahirkan posisi-posisi subjek, dan subjek-subjek sungguhan, yang mampu melawan subordinasi.

Sebagai sebuah teori yang politis, kajian budaya dan media berharap dapat mengorganisir kelompok-kelompok oposisi yang berserak menjadi suatu aliansi politik kebudayaan. Meski demikian, Bennet (1992) mengatakan bahwa kebanyakan politik tekstual yang dihasilkan kajian budaya (a) tidak berkaitan dengan banyak orang dan (b) mengabaikan dimensi institusional kekuasaan kultural. Maka dari itu ia mendorong kajian budaya dan media untuk mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis dan bekerja dengan para produser industri kebudayaan dalam konstruksi dan penerepan kebijakan kultural. Pekerjaan itu tidak akan menjadi populis tanpa terkomodifikasi oleh media.

Metode Kajian Budaya dan Media

Meski ada perdebatan tentang epistemologi, kita bisa menunjuk dengan jelas metode-metode mana yang paling banyak dipakai dalam kajian budaya dan media. Bahkan para peneliti akan berbeda dalam melihat keunggulan masing-masing metode. Kita bisa mulai dengan pembedaan metodologis standar antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dimana metode-metode kuantitatif lebih terpusat pada angka-angka dan penghitungan (seperti statistik dan survey). Sedangkan metode-metode kualitatif lebih berkonsentrasi pada pemaknaan yang dihasilkan atau dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan analisis tekstual. Secara keseluruhan, kajian budaya dan media lebih menyukai memadukan metode-metode kualitatif dengan perhatiannya pada makna kebudayaan. Misalnya kajian etnografi, kajian tekstual, kajian resepsi dan sejenisnya. Beberapa kajian tersebut lebih mengedepankan pandangan kritis terhadap berbagai teori terdahulu.Teori-teori tersebut ada yang masih bertahan, tetapi juga banyak di antara teori-teori yang gugur dengan munculnya teori-teori baru yang menggantikannya.

Kajian Etnografi

Etnografi merupakan pendekatan empiris dan teoritis yang bertujuan mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan (fieldwork) yang intensif. Menurut Geertz (1973) etnograf bertugas membuat thick descriptions (pelukisan mendalam) yang dianggap mampu menggambarkan ”kejamakan struktur-struktur konseptual yang kompleks”, termasuk asumsi-asumsi yang tak terucap dan taken-for-granted (yang dianggap sebagai kewajaran) mengenai kehidupan social budaya masyarakat. Seorang etnografer memfokuskan perhatiannya pada detil-detil kehidupan lokal dan meng hubungkannya dengan proses-proses sosial budaya yang lebih luas dan dinamis.

Kajian etnografis memusatkan diri pada penjelajahan kualitatif tentang nilai dan makna dalam konteks ‘keseluruhan cara hidup’, yaitu dengan persoalan kebudayaan, dunia-kehidupan (life-worlds) dan identitas. Dalam kajian budaya dan media, etnografi menjadi ”kata yang dianggap mewakili” beberapa metode kualitatif, termasuk pengamatan pelibatan, wawancara mendalam dan kelompok diskusi terarah. Tetapi, ada beberapa kritik pada etnografi yang patut diperhatikan: Pertama, data yang dipresentasikan oleh seorang etnografer selalu sudah merupakan sebuah interpretasi yang dilakukan melalui mata seseorang [sumber data], dan dengan demikian selalu bersifat posisional. Tapi ini adalah argumen-argumen yang bisa diajukan pada segala bentuk penelitian. Meski argumen ini hanya menunjuk pada ”etnografi interpretatif”.

Kedua, etnografi dianggap hanya sebagai sebuah genre penulisan yang menggunakan alat-alat retorika. Bahkan etnografi seringkali disamarkan hanya untuk mempertahankan klaim-klaim realisnya (Clifford dan Marcus, 1986). Argumen tersebut lebih cenderung mengarah pada konsep pemeriksaan teks-teks etnografis untuk mencari alat-alat retorikanya. Namun demikian pendekatan etnografi menuntut seorang penulis untuk memaparkan asumsi, pandangan dan posisi-posisi mereka. Dalam penulisan etnografi konsultasi dengan ”para subjek” etnografi perlu dilakukan. Tindakan ini dilakukan agar etnografi tidak sekedar menjadi ekspedisi pencarian fakta-fakta. Artinya fakta-fakta yang hanya dipersepsikan sebagai diskripsi percakapan antara mereka yang terlibat dalam proses penelitian etnografi itu sendiri. Realitasnya penulisan etnografi masih mendatangkan berbagai kritik yang bersifat dinamis terhadap eksistensinya. Walaupun demikian kritik terhadap klaim epistemologis etnografi tidak lantas membuatnya tidak bernilai atau harus ditinggalkan.

Para aliran kritis melihat bahwa tidak ada perbedaan epistemologis yang mendasar antara etnografi dan sebuah novel. Etnografi lebih sebagai diskripsi berlapis-lapis yang tujuannya bukanlah untuk menghasilkan gambaran yang ”benar” tentang dunia realitas. Etnografi hanya untuk melahirkan empati dan melebarkan lingkaran solidaritas manusia (Rorty, 1989). Maka, seorang etnografer biasanya memiliki justifikasi personal, puitis dan politis ketimbang epistemologis. Menurut pandangan yang demikian, data etnografis memberi eskpresi puitis pada suara-suara dari budaya-budaya lain atau dari budaya lokal (local cultural) kita sendiri. Menulis tentang model-model semacam itu tidak lagi dianggap sebagai suatu laporan ”ilmiah”. Tetapi ia hanya sekedar ekspresi dan narasi puitis yang memunculkan suara-suara baru untuk bergabung, yang oleh disebut Rorty (1989) dianggap sebagai percakapan kosmopolitan umat manusia. Dengan konsep tersebut data etnografis bisa menjadi jalan keluar dimana budaya kita sendiri dibuat menjadi asing. Bahkan dianggap sangat memungkinkan memicu lahirnya deskripsi deskripsi baru tentang dunia realitas ini.

Pendekatan etnografi dalam antropologi dapat dikatagorikan pendekatan dengan metoda baru. Meski dasar pendekatan ini dianggap tidak identik dengan baru. Salah satu diantara kelemahan bidang kajian antropologi adalah minimnya data etnografi. Bahkan menurut Goodenough (1964:7-9) terdapat tiga permasalahan yang dianggap paling pokok,yakni : (1).ketidaksamaan data etnografi yang disebabkan oleh perbedaan minat dikalangan ahli antropologi sendiri, (2).mengenai sifat data itu sendiri dan (3). menyangkut masalah klasifikasi data etnografi.

Untuk mencari jalan keluar pemecahan masalah ahli antropologi telah menempuh berbagai cara pelukisan kebudayaan dengan berbagai model. Salah satu model yang sering dipakai adalah model dari linguistik yaitu “fonologi”. Penggunaan model tersebut menuntut penulis berangkat dari dalam, yakni dari sudut pandang orang yang diteliti. Karena model penggunaan linguistik lebih di tekankan pada pemberian “makna” terhadap obyek yang menjadi kajiannya. Ini berarti peneliti harus menguasai bahasa masyarakat yang ditelitinya. Kemudian merumuskannya sesuai dengan kerangka berfikir mereka.

Dalam konteks ini peneliti barpandangan apa yang mereka diskripsikan dalam etnografi marupakan makna-makna yang hidup dalam masyarakat yang diteliti. Makna hidup yang dimaksud adalah makna yang diberikan oleh orang-orang yang diteliti. Meski biasanya para ahli antropologi menggunakan istilah yang beragan tetapi dalam hal metode penelitian, mereka menerapkan prosedur yang sama. Namun jika ada perbedaan tidak begitu mencolok. Konsep dasar etnografi tersebut kemudian digunakan sebagai alat untuk pengumpulan data penelitian berbagai bidang.Misalnya bidang ilmu sosiologi, komunikasi, media, hukum, psikologi, ekonomi dan sekarang telah berkembang secara dinamis di berbagai perguruan tinggi terkenal di luar negeri.

Kajian Tekstual

Meski kajian tekstual punya ragam penampilan, ada dua corak analisis yang paling banyak dipakai dalam kajian budaya dan media, yaitu semiotika dan teori narasi. Teks sebagai tanda dan simbol banyak dikaji dalam pendekatan simiotika. Pendekatan semiotika mempelajari bagaimana makna dari sebuah teks dan simbol bisa diperoleh melalui pengaturan tertentu tanda-tanda dan penerapan kode-kode kultural. Analisis ini menaruh perhatian pada ideologi atau mitos-mitos dari teks yang bersangkutan. Misalnya analisis semiotik tentang media ádalah “menggambarkan bagaimana berita televisi itu representasi yang dikonstruksi dan bukan sebuah cermin realitas”. Representasi-representasi media yang sarat nilai dan selektif bukanlah gambaran yang “akurat” tentang dunia realitas.

Melainkan medan-medan pertempuran untuk memperebutkan apa yang akan dianggap sebagai makna dan kebenaran. Televisi memang tampak seolah “realistik” karena ia penyuntingannya yang halus dan potongan-potongannya yang tak kentara. Tetapi realism ini dibentuk oleh sekumpulan konvensi estetis, dan bukan refleksi “dunia realitas”. Reproduksi media televisi semacam ini disebut sebagai realitas semu (Theodoro Adorno, 1992). Teks sebagai narasi, akan dilihat bahwa semua teks pasti mempunyai kisah tertentu, baik sebagai teori atau naskah pidato. Karena itu teori narasi juga memainkan peran penting dalam ranah kajian budaya dan media. Narasi adalah penuturan yang tertata dan urut (sekuensial). Ia mengklaim dirinya sebagai rekaman suatu peristiwa. Narasi adalah bentuk terstruktur yang biasanya digunakan suatu cerita/kisah untuk mengajukan penjelasan tentang tata-cara dunia realitas. Narasi memberi kita kerangka pemahaman dan aturan mengenai bagaimana tatanan sosial dan budaya itu dibentuk.

Hampir semua “penelitian kualitatif” mengandalkan dari bagaimana kemampuan peneliti menarasikan fakta dan data lapangan yang mereka peroleh di lokasi penelitian. Meski teks narasi bisa mengambil ragam bentuk, karakter, dan struktur, teori strukturalis lebih menaruh perhatian pada ciri-ciri umum pada bagaimana pembentukan cerita. Menurut Thodorov (1977), sebuah narasi setidaknya berkaitan dengan goncangan terhadap suatu titik ekuilibrium dan pelacakan atas goncangan yang terucapkan sampai tercapai suatu ekuilibrium baru. Misalnya, “pasangan opera sabun” yang ditampilkan dalam pelukan penuh cinta sebagai pendahuluan atas pengungkapan bahwa salah satunya sedang berselingkuh. Maka pertanyaannya khalayak umumnya, apakah ini akan menjadi akhir hubungan tersebut?

Banyak percakapan, emosi dan penjelasan yang terjadi sebelum kedua karakter itu rujuk kembali atau malah berpisah. Opera sabun adalah nama sebuah genre dalam banyak kajian tentang film. Genre menstrukturkan dan mengekang proses narasi; genre meregulasi dengan cara tertentu, menggunakan elemen-elemen tertentu dan kombinasi antar elemen, untuk menghasilkan koherensi dan kredibilitas. Dengan demikian, genre merepresentasi sistematisasi dan pengulangan masalah dan solusi-solusi dalam sebuah narasi (Neale, 1980). Dalam banyak kajian budaya dan media konstruksi sebuah narasi harus bersifat rigit, mendalam dan terstruktur. Relasi antara satu genre dengan lainnya mempunyai koherensi yang mengikat. Hubungan itu dikonstruksi menjadi sebuah data kualitatif dalam penelitian, dimana keabsyahannya mempunyai derajat yang sama dengan data kuantitatif.

Kajian resepsi

Para ahli kajian resepsi atau konsumsi sering berpretensi bahwa analisis tekstual atas makna yang dilakukan seorang penulis, masih belum bisa dipastikan. Makna-makna yang manakah, ”kalau memang ada”,yang bisa diambil manfaatnya oleh pembaca/consumen/khalayak yang sesungguhnya. Artinya khalayak adalah merupakan pencipta makna yang aktif dalam hubungannya dengan teks. Mereka menerapkan berbagai kompetensi kultural yang diperoleh sebelumnya untuk membaca berbagai teks, sehingga khalayak dengan konstruksi yang berbeda akan memahami makna-makna yang beragam itu.

Di garis depan teoretis, model ‘encoding-decoding’ dari Hall (1981) terbukti mempunyai pengaruh yang sangat penting dan dominan. Hall (1981) melihat bahwa produksi makna tidak menjamin dikonsumsinya makna tersebut sesuai yang dimaksudkan oleh enkodernya. Karena pesan-pesan (televisi), yang dikonstruksi sebagai sistem tanda dengan berbagai komponen yang multi-accentuated, hanya bersifat polisemik. Artinya mereka memiliki lebih dari satu rangkaian makna potensial. Dari konsepsi tersebut sampai khalayak turut terlibat dalam kerangka kultural bersama para produser. Seakan akan khalayak menjadi bagian dari realitas yang dikonstrusi media. Maka konsekuensinya pembacaan oleh khalayak tidak jauh berbeda dengan produksi tekstual aslinya. Namun demikian ketika anggota khalayak betempat pada posisi social dan budaya yang berbeda (dalam hal kelas atau gender,) dari para produsen teksnya, maka mereka akan membaca program-program semacam seperti itu sebagai pilihan alternatif.

Kajian Budaya dan Media

Identitas : Dalam kajian budaya dan media identitas lebih bersifat kultural dan tidak punya keberadaan di luar representasinya sebagai wacana kultural. Identitas bukanlah sesuatu yang tetap dan bisa di simpan. Melainkan sebagai suatu proses untuk menjadi. Identitas juga dapat dimaknai sebagai genre pada entitas tertentu. Misalkan, pada etnisitas ras dan nasionalitas adalah konstruksi-konstruksi diskursif-performatif yang tidak mengacu pada “benda-benda” yang sudah ada. Artinya, etnisitas, ras dan nasionalitas merupakan kategori-kategori kultural yang kontingen. Ia bukanlah ”fakta” biologis yang bersifat universal. Sebagai konsep, etnisitas mengacu pada pembentukan dan pelanggengan batasbatas kultural yang mempunyai keunggulan tersendiri.

Dalam konteks tulisan ini penekanannya lebih dikonsentrasikan pada kajian-kajian sejarah, budaya, komunikasi, media, sosiologi dan bahasa. Ras dilihat sebagai sebuah gagasan yang problematis karena asosiasinya dengan wacana biologis tentang superioritas dan subordinasi kultural sangat kental. Relasi di antara keduanya sangat intrinsik bahkan tidak mungkin bisa dihindari. Meski demikian, konsep rasialisasi atau semacam pembentukan ras mempunyai kegunaan. Karena dapat menekankan pada kekuasaan, kontrol dan dominasi. Gagasan tentang identitas, ras, etnisitas dan bangsa mesti dilihat dalam kerangka saling ketergantungan yang satu dengan etnisitas yang lainnya.

Seperti terlihat dalam konteks kemurnian etnis suatu bangsa yang dihipo tesiskan oleh wacana nasionalis. Peran yang dimainkan metafora gender dalam konstruksi tentang bangsa, ibu pertiwi, dsb. Misalnya: studi Buttler (1993) tentang konstruksi identitas seksual, studi Gilroy (dalam Woodward, 1987) dan Hall (1992) tentang identitas orang kulit hitam di Inggris, studi Ben Anderson (1991) tentang bangsa sebagai komunitas terbayangkan, studi Brah (1996) tentang masyarakat diaspora, dan lainnya yang sealiran. Studi-studi tersebut umumnya memberikan kritik tajam terhadap teori-teori yang berkembang pada zamannya. Semua ideologi yang tertuang dalam teori-teori tersebut terkomodifikasi, sehingga menjadi sebuah diskusi publik bagi para pengamat di akademisi dan komunitas lainnya.

Seks, Subjek,dan Representasi : Dalam kajian budaya dan media, seks dan gender dilihat sebagai konstruksi sosial dan budaya yang secara intrinsik terimplikasi oleh persoalan-persoalan representasi. Seks dan gender lebih merupakan persoalan kultural ketimbang alam. Meski ada juga pemikiran-pemikiran feminis yang menekankan pada perbedaan esensial antara maskulin dan peminin. Kajian budaya dan media cenderung mengeksplorasi gagasan tentang karakter identitas seksual yang spesifik secara historis, tidak stabil, plastis dan dinamis. Tapi bukan berarti kita bisa dengan mudah membuang identitas seksual dan menggantinya dengan yang lain. Kendatipun seks merupakan suatu konstruksi sosial, ia adalah konstruksi sosial yang mengkonstitusi melalui tekanan-tekanan kekuasaan dan identifikasi-identifikasi dalam psikis kita. Konstruksi sosial yang dibentuk adalah sesuatu yang diregulasi serta memiliki konsekuensi tertentu di dalamnya. Identitas seksual dilihat bukan sebagai masalah esensi biologis yang universal, tetapi lebih sebagai persoalan bagaimana feminitas dan maskulinitas dinegosiasikan. Maka itu kajian budaya dan media sudah seharusnya memberi perhatian pada masalah-masalah seks dan representasi. Misalnya fokus kajian budaya dan media terhadap representasi perempuan dalam budaya populer, atau sastra. Sampai sekarang perempuan masih cenderung dikonstruksi dan sebagai kelamin yang kedua. Perempuan selalu tersubordinasi dibawah laki-laki.

Dalam persoalan tersebut posisi-posisi subjek yang dikonstruksi untuk perempuan cenderung menempatkan mereka dalam tatanan kerja patriarkis domestifikasi. Artinya sebuah tatanan kerja yang menjadikan perempuan sebagai ibu dan berkarir serta mengeksplorasi individualitasnya untuk bisa tampil anggun dan menarik. Perempuan di era pasca kolonial lebih banyak mengusung beban ganda karena tersubordinasi oleh kolonialisme sekaligus kaum laki-laki pribuminya. Meski demikian, ada kemungkinan untuk menggoyang stabilitas representasi-representasi tubuh yang terkelaminkan ini (kasus Madonna,Inul, Dewi Persik),dan lainnya. Karena meski teks memang mengkonstruksi posisi subjek, bukan berarti semua lelaki atau perempuan mengambil posisi-posisi yang ditawarkan. Kajian-kajian resepsi lebih cenderung menekankan pada negosiasi yang terjadi antara subjek dengan teks. Termasuk kemungkinan melakukan resistensi terhadap makna tekstual yang posisinya selalu tersubordinasi itu. Kajian-kajian inilah yang sering merayakan ”nilai-nilai dan budaya menonton” bagi perempuan. Contoh: studi Giddens tentang keintiman (1992), studi psikoanalisisnya Irigaray (1985) dan Mitchell (1974), studi Khrisnan dan Dighe (1990) representasi perempuan di televisi India, studi Bordo (1993) tentang tubuh, studi-studi representasi identitas dalam Woodward (1997). Kajian-kajian tersebut memberikan gambaran bahwa posisi perempuan di dunia cenderung tersubordinasi oleh kekuasaan.

Televisi, Teks, dan Audience : Sudah sekian dekade ini televisi mendapat perhatian dalam kajian budaya dan media. Karena televisi memiliki kedudukan sentral dalam praktik komunikasi masyarakat modern. Perhatian ini menjadi semakin kuat seiring dengan pergeseran televisi global dari jasa penyiaran publik menjadi televisi komersial. Realitasnya televisi komersial tersebut didominasi perusahaan multimedia yang bersinergi dan konvergensi. Mengglobalnya institusi-institusi televisi yang di ikuti oleh penyiaran global narasi dan genre-genre utama televisi. Genre utama media televisi itu di representasikan dalam programnya seperti ( berita, sinetron, televisi musik, olahraga dan ragam permainan) .Program televisi tersebut dikonstruksi dalam kerangka konsep budaya‘promosional’ dan postmodern. Konstruksi itu juga ditandai dengan adanya intertekstualitas dan kaburnya genre pada media televisi yang bersangkutan. Kajian budaya dan media dalam konteks ini juga menaruh perhatian khusus terhadap konstruksi ideologis program-program televisi. Seperti versi-versi hegemonik berita dunia global yang di anggap menyingkirkan perspektif-perspektif berita-berita alternatif dikomunitas lokal.

Meski demikian, program-program televisi pada saat ini lebih cenderung bersifat polisemik. Yakni berita-berita yang memuat berbagai makna yang biasanya bersifat kontradiktif. Ini memungkinkan audiens mengeksplorasi keragaman makna potensial yang dikonstruksinya. Audiens adalah pencipta makna yang aktif dan tidak begitu saja mengambil makna-makna tekstual yang ditemukan di televisi. Pentingnya televisi tidak bisa dibatasi pada makna-makna tekstual, karena televisi ditempatkan dan dialami dalam aktivitas hidup sehari-hari. Meski ekonomi, politik dan arus program televisi lebih banyak bersifat global, aktivitas menonton televisi tetap saja tersituasikan dalam praktik-praktik domestik sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Contoh: studi Ang tentang penonton serial Dallas (1985), studi Widodo tentang sinetron (2003), studi Lull (1991) tentang penonton televisi di Cina, studi Kurniawan Adi tentang penonton film Indonesia (2002), studi Budiman (2002) tentang keluarga dan televisi di Yogyakarta.

Ruang Publik, Kota : Ruang selalu dikonotasikan dengan antar hubungan social tentang kelas, gender, etnisitas, dan sejenisnya. Ruang di berikan lebel sebagai tempattempat kekuasaan yang dicirikan dengan adanya persaingan dalam makna-maknanya. Sementara kota tidak pernah dilihat sebagai sesuatu yang bersifat tunggal. Melainkan selalu termanifestasi dan dibaca sebagai serangkaian ruang dan representasi yang diperebutkan. Dari perspektif ekonomi politik kita mencatat kemunculan kota-kota global sebagai titik-titik komando ekonomi dunia. Penstrukturan ulang kota adalah salah satu aspek reorganisasi ekonomi global. Contoh: studi Abidin Kusno (2000) tentang politik arsitektur dan tata ruang di Indonesia, studi Zukin (1996) tentang Disney World, studi Massey (1994) tentang ruang yang tergenderkan, studi Nzegwu (1996) tentang kota postkolonial (Lagos, Nigeria).

Remaja,Gaya,dan Perlawanan : Meskipun lebih jarang dibahas bila dibandingkan dengan kelas, gender dan ras, usia adalah patokan klasifikasi dan stratifikasi sosial yang penting. Gambaran-gambaran tentang masa anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia, pensiunan, dst., merupakan kategori-kategori identitas yang mengandung berbagai konotasi mengenai kemampuan dan tanggung jawab. Remaja adalah klasifikasi kultural dari suatu rentang usia yang elastis yang dikodekan secara ambigu oleh orang dewasa sebagai indikasi ‘masalah’ dan ‘kesenangan’. Orang muda mengusung harapan-harapan orang dewasa untuk masa depan sekaligus menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Karya-karya awal kajian budaya Inggris melihat subkultur muda yang spektakuler sebagai manifestasi perlawanan simbolik terhadap tatanan kelas yang berkuasa.

Subkultur dianggap menawarkan solusi-solusi magis bagi persoalan-persoalan struktural kelas. Ada tiga alat analitik penting: (a) konsep homologi, di mana benda-benda simbolik subcultural dianggap sebagai ekspresi dari kepriha tinan dan posisi-posisi struktural tersembunyi kelompok-kelompok muda; (b) brikolase, di mana simbol-simbol yang sebelumnya tidak terkait kemudian dipadu kan untuk menciptakan makna-makna baru; dan (c) gaya, suatu brikolase simbol yang membentuk suatu ekspresi yang koheren dan bermakna. Contoh: studi Willis tentang buruh remaja (1977), gang motor besar (1978), studi Hebdige tentang subkultur punk (1979) dan skuter (1988), studi McRobbie tentang subkultur remaja perempuan (1991), studi Mercer tentang rambut (1994).

Politik Kebudayaan : Politik kebudayaan merupakan kekuasaan untuk menamai dan merepresentasi dunia, di mana bahasa bersifat konstitutif bagi dunia dan menjadi panduan untuk bertindak. Politik kebudayaan bisa dipahami sebagai serangkaian pergulatan kolektif yang diorganisir di seputar kelas, gender, ras, seksualitas, usia, dan lain-lain, yang hendak mendeskripsikan ulang dunia sosial berdasar nilai-nilai tertentu dan untuk mencapai konsekuensi-konsekuensi yang diharapkan. Contoh: studi Bennet (1992) dan Cunningham (1992) tentang keterlibatan kajian budaya dalam politik institusional dan birokrasi.Cultural studies dan media merupakan bidang multi disiplin yang juga mengaburkan sekat-sekat antara dirinya dengan disiplin ilmu pengetahuan lainnya. Dalam konteks yang lebih luas kita bisa melihat politik kebudayaan terkait dengan,:kekuasaan untuk menamai, kekuasaan untuk merepresentasikan, kekuasaan untuk menciptakan dan kekuasaan untuk merepresentasikan dunia sosial yang legitimate ( Yordan & Weedon,1995 :13).

Secara lebih spesifik makna dan kebenaran dalam domain budaya dibangun di dalam pola kekuasaan. Konsep kekuasaan itu tidak bisa terpisahkan dengan Gramscian dalam hegemoni (Gramsci,1971).Hegemoni kekuasaan yang dibangun adalah melalui penciptaan makna. Dimana representasi dan praktik dominan dan otoritatif diproduksi dan tetap dilestarikan. Menurut Gramsci hegemoni ideologis merupakan proses dimana cara pemahaman tentang dunia realitas menjadi begitu nyata dan alami, sehingga memandang alternatif sebagai sesuatu yang tidak masuk akal serta tidak dapat terpikirkan. Bagi Gramsci pengetahuan dan budaya popular telah menjadi arena penting bagi tempat pertarungan ideologi kekuasaan itu. Salah satu teks Gramscian dalam cultural studies adalah”Resistance Trough Ritual” (Hall & Jefferson,1976) yang isinya merangkum pengaruh Gramscian pada tema cultural studies. Dalam teks tersebut subkultur pemuda diekspresikan sebagai bentuk bergaya perlawanan terhadap budaya hegemonik. Gaya dibaca sebagai bentuk perlawanan simbolik yang dibangun di atas wilayah perjuangan hegemonik dan kontra hegemonik. Meski gaya perlawanan yang dibangunnya hanya sebatas pada sumberdaya simbolis, yang tidak mampu mengatasi posisi kelas structural pekerja saat itu.

Dari berbagai pandangan yang elah di paparkan tersebut kita mencatat sejumlah tantangan terhadap politik perbedaan budaya yang cenderung memusatkan sebagian besar perhatiannya pada konsep Bennet (1992) terhadap cultural studies dan media untuk terlibat lebih produktif dalam pembentukan implementasi kebijakan studi budaya dan media dimasa mendatang. Argumen ini saya kemukakan atas dasar interpretasi konsep Foucault (1991) tentang ”governmentalitas”dimana konsep-konsep kebudayaan merupakan kepanjangan tangan pemerintah, serta reformis bergagai perkembangan ilmu pengetahuan. Tetapi pada saat yang sama kita dihadapkan pada suatu logika dimana seruan dan kebijakan terhadap kajian budaya dan media cenderung bersifat pragmatis, dan mengabaikan nilai-nilai kajian yang bersifat kritis.

Akhirnya pragmatisme sebagai suatu filsafat mungkin bisa menawarkan solusi untuk menyatukan politik perbedaan dan representasi kebijakan kajian budaya dan media itu sendiri. Sebagaimana telah di paparkan dalam tulisan ini kajian budaya dan media masih bersifat umum. Ia hidup dalam hutan belantara diantara ilmu pengetahuan humaniora lainnya. Namun kajian ini berupaya menggabungkan teori-teori budaya dan media. Membahas media dalam perspektif budaya, secara spesifik adalah memahami caracara produksi budaya dalam pertarungan ideologi. Sebagai kajian lintas disiplin dan bertolak dari perspektif ideologis, maka kajian budaya dan media (cultural studies and media) secara kritis akan mengkaji proses-proses budaya alternatif pada media dalam menghadapi arus budaya, untuk memahami apa yang menyebabkan budaya alternatif itu tumbuh dan berkembang.

Sebaliknya atas ketidak berdayaan dalam menerima arus budaya global, dari kemajuan teknologi informasi (TIK). Kajian budaya dan media lebih cenderung menonjolkan kritik terhadap budaya popular yang termediasi.Ketika budaya telah bergeser menjadi sebuah industri maka budaya yang bersangkutan akan lebih dominan merepresentasikan modernitasnya. Sementara konsep-konsep budaya modernitas itu sendiri tidak bisa menolak hadirnya ideologi kapitalisme liberal. Dalam konteks ini budaya kapitalisme liberal lebih di maknai atas nilai materialnya ketimbang nilai spiritualnya. Maka dari itu tidak heran jika teori-teori yang di pakai untuk menganalisis lebih banyak menggunakan teori-teori post modern. Namun demikian keberadaan teori-teori tersebut toh tidak mampu menyatukan budaya tinggi dan budaya rendah (popular) dalam perspektif kajian budaya dan media seperti fenomena yang terjadi selama ini.

Penutup

Dari pemaparan teori-teori budaya dan humaniora tersebut memberikan gambaran bahwa kajian budaya dan media masih bersifat umum.Kajian ini bagaikan masuk di hutan belantara diantara disiplin ilmu lainnya. Meski ia ingin mencari ruang yang lebih spesifik dan kritis, toh masih belum mampu menjebatani antara budaya dan media itu sendiri. Meski dalam praktiknya ia berusaha mengkaji media dari perspektif budaya popular. Membahas media dalam perspektif budaya, adalah memahami cara-cara produksi budaya dalam pertarungan ideologi. Sebagai kajian lintas disiplin dan bertolak dari perspektif ideologis, maka kajian budaya dan media (cultural studies and media) secara kritis akan mengkaji proses-proses budaya alternatif pada media dalam menghadapi arus budaya.

Secara lebih spesifik adalah untuk memahami apa yang menyebabkan budaya alternatif itu tumbuh atau atas ketidak berdayaan dalam menerima arus budaya global, dari kemajuan teknologi informasi. Esensi ideologis tersebut menjadi ruang negosiasi yang dianggap paling diskursif dalam kajian ini. Maka dari itu tidak salah jika banyak pihak melihat bahwa disiplin, kajian budaya dan media ini masih dalam rangka mencari bentuk, atau identitas baru *** .

Daftar Pustaka

Alasuutari, P., 1995, Researching Culture: Qualitative Method and Cultural Studies, London: Sage.

Anderson, Bennedict, 1991, Imagined Communities: Reflections ob the Origins and Spread of Nationalism, London: Verso.

Ang, Ien, 1985, Watching Dallas: Soap Opera and the Melodramatic Imagination, London: Metheun.

Antariksa, 2003, “Ke Bioskop: Yogyakarta, 1916-1960”, Jurnal Kritik Film Clea, (3) 2003, Yogyakarta: Rumah Sinema.

Barker, Chris, 2000, Cultural Studies: Theory and Practice, London: Sage

Bennet, Tonny, 1992, “Putting policy into Cultural Studies”, dalam L. Grossberg, C. Nelson & P. Treichler (eds.), Cultural Studies, London-New York: Routledge.

Bordo, S., 1993, Unbearable Weight: Feminism Western Culture and the Body, Berkeley: Univ. of California Press.

Brah, A., 1996, Cartographies of Diaspora, London: Routledge.

Budiman, Kris, 2002, Di depan Kotak Ajaib: Menonton Televisi Sebagai Praktik Konsumsi, Yogyakarta: Galang Press.

Buttler, Judith., 1993, Bodies That Matter, London-New York: Routledge.

Clifford, J. dan Marcus, G. (eds.), 1986, Writing Culture, Berkeley: Univ. of California Press.

Cunningham, S. 1992, “The Cultural Policy Debate Revisited”, Meanjin, 51 (3).

Foucault ,1991,Governmentality in G.Burchill.C.Gordon and P.Miller (eds) The Foucoult Effect :Studies in Governmentality, Hemel Hempstead : Harvester Wheatsheaf.

Geertz, C., (1973), The Interpretation of Culture, New York: Basic Books.

Giddens, Anthony, 1992, The Transformatins of Intimacy, Cambridge: Polity Press.

Gramsci,A.1971,Selection from the Prison Notebooks,eds Q,Hoare and G.Nowell Smith.London : Lawrence & Wishart.

Hall, Stuart, 1981, “Encoding/Decoding”, dalam Stuart Hall, A. Lowe, dan Paul Willis (eds.), Culture, Media, Language, London: Hutchinson.

Hall, Stuart, 1992, “The Questions of Cultural Identity”, dalam S. Hall, D. Held & T. McGrew (eds.), Modernity and Its Futures, London: Edward Arnold.

Hall, Stuart, 1996, “On Postmodernism and Articulation: An Interview with Stuart Hall”, dalam David Morley dan Kuan-Hsing Chen (eds.), Stuart Hall, London: Routledge.

Hebdige, Dick, 1979, Subculture: The Meaning of Style, London: Routledge.

Hebdige, Dick, 1988, Hiding in the Light, London: Routledge.

Irigaray, L., 1985, The Sex Which Is Not One, Ithaca: Cornell Univ. Press.

Jordan & Wedoon,1995,Cultural Politic :Class,Gender,Race and the Postmodern World.Oxford : Blackwell.

Khrisnan, P dan Dighe, A., 1990, Affirmation and Denial: The Construction of Feminity on Indian Television, London: Sage.

Kurniawan Adi, 2002, “Rule, Ruly and Unruly: a case study of ‘Ada Apa dengan Cinta?’ audience”, kertas kerja dalam workshop Asian Studying Asia: Cultural Studies for Asia Context, 14-17 Mei 2002, Yogyakarta: KUNCI Cultural Studies Center. Tersedia di internet: <http://kunci.or.id/asia/inong.htm>

Kusno, Abidin, 2000, Behind the Postcolonial: Architecture, urban space and colonial culture in Indonesia, London-New York: Routledge.

Lull, J., 1991, China Turned On: Television, Reform and Resistance, London: Routledge.

Massey, D., 1994, Space, Place and Gender, Cambridge: Polity Press.

McGuigan, Jim (ed.), 1997, Cultural Methodologies, London: Sage.

McRobbie, Angela, 1991, Feminism and Youth Culture, London: Macmillan.

Mercer, K., 1994, Welcome to the Jungle: New Positions in Black Cultural Studies, London-New York: Routledge.

Mitchell, J., 1974, Psychoanalysis and Feminism, London: Allen Lane.

Nzegwu, N., 1996, “Bypassing New York in Re-presenting Eko: Production of Space in Nigerian City”, dalam A. D. King (ed.), Re-presenting the City, London: Macmillan.

Rorty, Richard, 1989, Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge: Cambridge Univ. Press.

Todorov, T, 1977, The Poetics of Prose, Ithaca: Cornell Univ. Press.

Widodo, Amrih, 2003, “Sinetron: Feeling/Mourning Modernities in Indonesian Television Drama”, kertas kerja (monograf, belum diterbitkan).

Willis, Paul, 1977, Learning to Labour, Farnborough: Saxon House.

Willis, Paul, 1978, Profane Culture, London: Routledge.

Woodward, K. (ed.), 1997, Identity and Difference, London: Sage.

Zukin, S., 1996, The Culture of Cities, Oxford: Blackwell.